arumaoutput – Di hadapan ribuan kiai peserta Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar bahwa ulama patuh kepadanya ketika berada di Istana. Kelakar ini secara tidak langsung membuka kembali tabir laten mengenai relasi ulama dan kekuasaan di Indonesia. Ia lalu menegaskan pentingnya ulama dan umara bersatu untuk negara dan bangsa. Tawa riuh menyambut lelucon itu, namun ironinya justru terdengar lebih nyaring dari tawa itu sendiri. Ulama yang semestinya berdiri di luar kekuasaan untuk mengujinya kini didudukkan sebagai penghias podium kenegaraan. Di forum yang sama, Prabowo juga memuji NU sebagai sekolah politik dan menyebut Kabinet Merah Putih penuh kader…
Penulis: Redaksi
arumaoutput.com – Kasus tragis di Lumajang, Jawa Timur, kembali menjadi alarm keras akan ancaman nyata femisida di Indonesia. Seorang remaja delapan belas tahun berinisial RA diduga membunuh kekasihnya, MTA, perempuan berusia dua puluh dua tahun. Setelah korban tak bernyawa, pelaku sengaja melucuti pakaian korban untuk merekayasa seolah terjadi pemerkosaan oleh orang tak dikenal, bahkan berpura-pura panik meminta tetangga mengecek kondisi korban. Skenario ini bukan kejahatan spontan, melainkan tindakan terencana menghapus jejak. Polanya khas dari yang oleh Komnas Perempuan disebut femisida, pembunuhan perempuan karena identitas gendernya, bukan sekadar pembunuhan biasa. Yang membuat kasus ini layak jadi cermin nasional bukan hanya kekejamannya,…
arumaoutput.com – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni lalu menegaskan esensi kedaulatan rakyat di tengah polemik mahalnya demokrasi yang belakangan kembali mencuat. Pilkada tetap harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan diserahkan kembali ke tangan DPRD. Namun putusan itu rupanya tak menghentikan wacana lama yang terus didaur ulang. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, kembali menegaskan bahwa mahalnya biaya politik semestinya diselesaikan lewat perbaikan regulasi, bukan dengan merombak sistem pemilihan yang sudah teruji dua dekade. Pernyataan ini terdengar bijak. Tapi ia juga menyisakan pertanyaan yang lebih dalam, regulasi macam apa yang mampu menembus akar…
arumaoutput.com – Tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp78,8 miliar dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat 3 Juli 2026. Kasus megakorupsi ini menjadi bukti nyata ambruknya pengawasan internal Bea Cukai, di mana aliran uang diduga kuat berasal dari PT Blueray Cargo Group agar barang impor mereka, sebagian disebut berupa produk tiruan, lolos dari pemeriksaan fisik kepabeanan. Modusnya bukan sekadar amplop di meja pejabat. Jaksa penuntut umum mengungkap parameter sistem jalur merah kepabeanan sengaja disetel pada angka 70 persen, cukup rendah untuk meloloskan kontainer Blueray Cargo tanpa…
arumaoutput – Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyebut tekanan inflasi bulanan mulai melandai pada Juni 2026, turun dari 0,90 persen menjadi 0,50 persen secara month to month. Namun di balik kabar baik itu, angka inflasi Sumbar secara tahunan justru merangkak naik menjadi 4,70 persen, jauh melampaui inflasi nasional yang tercatat 3,34 persen pada periode sama. Angka “jinak” versi Bank Indonesia ini menyimpan ironi. Dua kabupaten paling terpinggirkan dari pusat kekuasaan, Dharmasraya dan Pasaman Barat, justru menanggung inflasi tahunan tertinggi masing-masing 5,91 persen dan 5,90 persen, sementara kota-kota inti seperti Padang dan Bukittinggi relatif lebih ringan di angka 4,19 dan 4,52…
arumaoutput – Dalam satu tahun menjabat, kekayaan Kapolda Sumbar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta melonjak Rp1,49 miliar. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK, hartanya naik dari Rp12,19 miliar pada 2024 menjadi Rp13,68 miliar pada 2025. Angka ini terungkap persis ketika mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat masih bergantian menggelar aksi di depan Mapolda Sumbar. Pada 29 Juni 2026, Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat membentangkan spanduk bertuliskan Polda Busuk dan Evaluasi Total Polda Sumbar sambil mendesak pemberantasan tambang ilegal dan pengusutan dugaan pabrik narkoba. Hanya beberapa hari kemudian, laporan kekayaan Kapolda itu ramai dibicarakan. Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menyebut…
arumaoutput – Kebijakan amnesti Prabowo Subianto yang menyiapkan pembebasan bagi warga binaan berusia di bawah 35 tahun pada HUT ke-81 RI mendatang kini memicu sorotan publik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah militerisasi baru terhadap ranah sipil, sebab penerima amnesti wajib menjalani program Komponen Cadangan (Komcad) sebelum benar-benar pulang ke masyarakat. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai solusi ganda, mengurangi kelebihan kapasitas lapas sekaligus menanamkan disiplin bagi mantan narapidana. Data resmi menunjukkan tingkat over-kapasitas lapas dan rutan mencapai 85 persen per Mei 2026, dengan 271.602 warga binaan menghuni fasilitas yang idealnya hanya menampung separuhnya. Amnesti bukan barang baru bagi pemerintahan ini. Tahun…
Ada satu adegan yang layak direnungkan lebih lama daripada durasi berita itu sendiri: seorang jenderal purnawirawan datang bertakziah ke rumah duka seorang sarjana muda, lalu di halaman rumah itu pula ia mengumumkan kebijakan baru: durasi pelatihan dipangkas dari dua bulan menjadi satu setengah bulan. Almarhum bukan prajurit yang gugur di medan tempur. Ia adalah peserta pelatihan koperasi desa, korban kelima dari program yang dirancang untuk mencetak wirausahawan rakyat, bukan tentara. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bukan dengan emosi, melainkan dengan nalar yang jernih: apakah pemangkasan durasi ini benar-benar menjawab pertanyaan yang sedang diajukan publik, atau justru…
Komisi I DPR RI mengetuk palu persetujuan dua RUU ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Turki dan Malaysia pada 1 Juli 2026. Di tengah pusaran pasar senjata global, proses ratifikasi ini berlangsung kilat, hanya bermodal surat presiden 21 April dan pembahasan tanpa Daftar Inventarisasi Masalah layaknya undang-undang biasa. Delapan fraksi memang menyetujui, tetapi persetujuan itu diwarnai catatan kritis dari anggota Komisi I Fraksi PKS Syamsu Rizal yang justru mempertanyakan fondasi kedaulatan pertahanan negeri ini. Ia mengingatkan agar Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar senjata bagi produk pertahanan asing, bukan mitra setara yang menerima transfer teknologi nyata. Kegelisahan itu beralasan, sebab hingga…
Ada pemandangan yang mestinya membuat kita berhenti sejenak. Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjajaki peluang impor produk susu dari Belarus untuk menambal pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, tak sampai dua pekan sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru berharap kebijakan impor susu bubuk skim bisa dikurangi, demi memperkuat daya saing koperasi peternak sapi perah dalam negeri. Dua menteri, satu kabinet, dua arah yang berlawanan. Inikah wajah kedaulatan pangan kita hari ini: kedaulatan yang diucapkan di satu podium, dan ditukar di podium yang lain? Angka yang Tak Bisa Dibantah Mari mulai dari fakta, bukan…