arumaoutput – Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyebut tekanan inflasi bulanan mulai melandai pada Juni 2026, turun dari 0,90 persen menjadi 0,50 persen secara month to month. Namun di balik kabar baik itu, angka inflasi Sumbar secara tahunan justru merangkak naik menjadi 4,70 persen, jauh melampaui inflasi nasional yang tercatat 3,34 persen pada periode sama. Angka “jinak” versi Bank Indonesia ini menyimpan ironi. Dua kabupaten paling terpinggirkan dari pusat kekuasaan, Dharmasraya dan Pasaman Barat, justru menanggung inflasi tahunan tertinggi masing-masing 5,91 persen dan 5,90 persen, sementara kota-kota inti seperti Padang dan Bukittinggi relatif lebih ringan di angka 4,19 dan 4,52…
Penulis: Redaksi
arumaoutput – Dalam satu tahun menjabat, kekayaan Kapolda Sumbar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta melonjak Rp1,49 miliar. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK, hartanya naik dari Rp12,19 miliar pada 2024 menjadi Rp13,68 miliar pada 2025. Angka ini terungkap persis ketika mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat masih bergantian menggelar aksi di depan Mapolda Sumbar. Pada 29 Juni 2026, Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat membentangkan spanduk bertuliskan Polda Busuk dan Evaluasi Total Polda Sumbar sambil mendesak pemberantasan tambang ilegal dan pengusutan dugaan pabrik narkoba. Hanya beberapa hari kemudian, laporan kekayaan Kapolda itu ramai dibicarakan. Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menyebut…
arumaoutput – Kebijakan amnesti Prabowo Subianto yang menyiapkan pembebasan bagi warga binaan berusia di bawah 35 tahun pada HUT ke-81 RI mendatang kini memicu sorotan publik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah militerisasi baru terhadap ranah sipil, sebab penerima amnesti wajib menjalani program Komponen Cadangan (Komcad) sebelum benar-benar pulang ke masyarakat. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai solusi ganda, mengurangi kelebihan kapasitas lapas sekaligus menanamkan disiplin bagi mantan narapidana. Data resmi menunjukkan tingkat over-kapasitas lapas dan rutan mencapai 85 persen per Mei 2026, dengan 271.602 warga binaan menghuni fasilitas yang idealnya hanya menampung separuhnya. Amnesti bukan barang baru bagi pemerintahan ini. Tahun…
Ada satu adegan yang layak direnungkan lebih lama daripada durasi berita itu sendiri: seorang jenderal purnawirawan datang bertakziah ke rumah duka seorang sarjana muda, lalu di halaman rumah itu pula ia mengumumkan kebijakan baru: durasi pelatihan dipangkas dari dua bulan menjadi satu setengah bulan. Almarhum bukan prajurit yang gugur di medan tempur. Ia adalah peserta pelatihan koperasi desa, korban kelima dari program yang dirancang untuk mencetak wirausahawan rakyat, bukan tentara. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bukan dengan emosi, melainkan dengan nalar yang jernih: apakah pemangkasan durasi ini benar-benar menjawab pertanyaan yang sedang diajukan publik, atau justru…
Komisi I DPR RI mengetuk palu persetujuan dua RUU ratifikasi kerja sama pertahanan dengan Turki dan Malaysia pada 1 Juli 2026. Di tengah pusaran pasar senjata global, proses ratifikasi ini berlangsung kilat, hanya bermodal surat presiden 21 April dan pembahasan tanpa Daftar Inventarisasi Masalah layaknya undang-undang biasa. Delapan fraksi memang menyetujui, tetapi persetujuan itu diwarnai catatan kritis dari anggota Komisi I Fraksi PKS Syamsu Rizal yang justru mempertanyakan fondasi kedaulatan pertahanan negeri ini. Ia mengingatkan agar Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar senjata bagi produk pertahanan asing, bukan mitra setara yang menerima transfer teknologi nyata. Kegelisahan itu beralasan, sebab hingga…
Ada pemandangan yang mestinya membuat kita berhenti sejenak. Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjajaki peluang impor produk susu dari Belarus untuk menambal pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, tak sampai dua pekan sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru berharap kebijakan impor susu bubuk skim bisa dikurangi, demi memperkuat daya saing koperasi peternak sapi perah dalam negeri. Dua menteri, satu kabinet, dua arah yang berlawanan. Inikah wajah kedaulatan pangan kita hari ini: kedaulatan yang diucapkan di satu podium, dan ditukar di podium yang lain? Angka yang Tak Bisa Dibantah Mari mulai dari fakta, bukan…
Pada 26 Juni 2026, DPR, pemerintah, dan serikat buruh duduk bersama di Gedung Parlemen membahas Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pertemuan itu datang terlambat: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja telah kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Mei 2026 (Rapat Koordinasi Satgas Mitigasi PHK, DPR, 26 Juni 2026). Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada kepala keluarga yang tidak bisa membayar kontrakan, anak yang putus sekolah, dan minimnya perlindungan sosial yang diharapkan dari negara. Regulasi yang Membuka Celah, Bukan Menutup Luka Pemerintah gemar menyebut dua biang keladi: konflik geopolitik AS-Iran yang mendorong harga BBM industri naik, dan pelemahan nilai…
Padang, 13 Juni 2026 – Persatuan Mahasiswa Rantau Batuah Sumatera Barat (PEMRAB SUMBAR) sukses melaksanakan Musyawarah Anggota pada 12 Juni 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan organisasi periode 2026–2027. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan demokratis, dihadiri anggota, pengurus, serta Badan Pengawas Himpunan. Dalam penjaringan calon Ketua Umum, forum mengusulkan sembilan nama kandidat yang dinilai memiliki kapasitas dan komitmen. Setelah musyawarah dan penyampaian kesediaan, delapan calon menyatakan tidak bersedia maju, sementara Fika Juwita menyatakan bersedia mengemban amanah tersebut. Melihat kondisi itu, seluruh peserta musyawarah secara bulat memberikan dukungan kepada Fika Juwita. Dengan tidak adanya calon lain yang…
Di Sawahlunto, puluhan ekskavator berlalu-lalang di depan kantor Polres dan Polsek tanpa satu pun aparat bergerak menghentikannya. Fenomena tragis ini memicu pertanyaan krusial di tengah masyarakat: apakah benar Rp90 juta membeli kebutaan aparat di wilayah tersebut? Ini bukan kelalaian, ini pemandangan. Catatan media investigasi mengenai fakta itu bukanlah anomali. Fenomena tersebut justru mencerminkan sebuah sistem yang bekerja persis sesuai rancangan penguasa: mereka memilih diam karena menerima bayaran. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat bukan sekadar pelanggaran hukum pertambangan. Fenomena ini adalah gejala pembusukan institusi yang jauh lebih dalam. Sebab, para aktor kekuasaan kini mereduksi wewenang negara menjadi komoditas…