Pada 26 Juni 2026, DPR, pemerintah, dan serikat buruh duduk bersama di Gedung Parlemen membahas Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pertemuan itu datang terlambat: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja telah kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Mei 2026 (Rapat Koordinasi Satgas Mitigasi PHK, DPR, 26 Juni 2026). Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada kepala keluarga yang tidak bisa membayar kontrakan, anak yang putus sekolah, dan minimnya perlindungan sosial yang diharapkan dari negara. Regulasi yang Membuka Celah, Bukan Menutup Luka Pemerintah gemar menyebut dua biang keladi: konflik geopolitik AS-Iran yang mendorong harga BBM industri naik, dan pelemahan nilai…
Penulis: Redaksi
Padang, 13 Juni 2026 – Persatuan Mahasiswa Rantau Batuah Sumatera Barat (PEMRAB SUMBAR) sukses melaksanakan Musyawarah Anggota pada 12 Juni 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan organisasi periode 2026–2027. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan demokratis, dihadiri anggota, pengurus, serta Badan Pengawas Himpunan. Dalam penjaringan calon Ketua Umum, forum mengusulkan sembilan nama kandidat yang dinilai memiliki kapasitas dan komitmen. Setelah musyawarah dan penyampaian kesediaan, delapan calon menyatakan tidak bersedia maju, sementara Fika Juwita menyatakan bersedia mengemban amanah tersebut. Melihat kondisi itu, seluruh peserta musyawarah secara bulat memberikan dukungan kepada Fika Juwita. Dengan tidak adanya calon lain yang…
Di Sawahlunto, puluhan ekskavator berlalu-lalang di depan kantor Polres dan Polsek tanpa satu pun aparat bergerak menghentikannya. Fenomena tragis ini memicu pertanyaan krusial di tengah masyarakat: apakah benar Rp90 juta membeli kebutaan aparat di wilayah tersebut? Ini bukan kelalaian, ini pemandangan. Catatan media investigasi mengenai fakta itu bukanlah anomali. Fenomena tersebut justru mencerminkan sebuah sistem yang bekerja persis sesuai rancangan penguasa: mereka memilih diam karena menerima bayaran. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat bukan sekadar pelanggaran hukum pertambangan. Fenomena ini adalah gejala pembusukan institusi yang jauh lebih dalam. Sebab, para aktor kekuasaan kini mereduksi wewenang negara menjadi komoditas…