Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- 3 Rahasia Hukum jika Kewajiban Hadir Jokowi Diabaikan
- Ownership Economy Mitos Anak Muda: 3 Realitas Pahit
- Ulama dan Kekuasaan Pasca Munas 2026: Patuh Istana, Iman Tergadai
- Femisida Tragis: Menggugat 3 Celah Hukum Pacaran Maut
- Mahalnya Demokrasi: Menyoal Rp27 Miliar dan Murahnya Partai Politik
- Pengawasan Internal Bea Cukai Fiktif: Skandal Rp78 Miliar Terbongkar
- Ironi 4,70% Inflasi Sumbar: Angka Jinak, Dompet Rakyat Menipis
- Kekayaan Kapolda Melonjak Rp1,49 Miliar, Kepercayaan Publik Merosot
Penulis: ADMIN
arumaoutput – Sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa dokter Tifa kini menguji Kewajiban Hadir Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang yang teregister dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim ini dihadiri dokter Tifa dengan didampingi 25 advokat, yang secara terbuka menantang mantan Presiden Joko Widodo selaku pelapor untuk turut hadir membuktikan tudingannya di ruang sidang. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang menyebut kehadiran Jokowi bersifat mutlak dalam perkara ini. Pernyataan itu bukan sekadar sikap politik melainkan berpijak pada logika hukum acara pidana yang berlaku bagi delik aduan, di mana kewajiban…
arumaoutput – Sebuah video Youtube berjudul “Kenapa Orang Kaya Makin Kaya Orang Miskin Makin Susah” viral di kalangan anak muda belakangan ini. Kreator kontennya menjelaskan rahasia orang kaya yakni mengejar ownership economy melalui kepemilikan ekuitas bisnis, bukan sekadar menukar waktu dengan gaji bulanan. Narasi ini terasa mencerahkan, padahal ia menyamarkan jurang struktural yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar soal pola pikir. Ilusi Kesetaraan Kesempatan Pesan utama video tersebut sederhana, siapa saja bisa berpindah dari pekerja menjadi pemilik modal asal punya skill, akses, dan mau belajar. Faktanya, data KSEI menunjukkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pasar modal baru sekitar 1,5 persen dari total…
arumaoutput – Di hadapan ribuan kiai peserta Munas-Konbes NU 2026 di Bangkalan, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar bahwa ulama patuh kepadanya ketika berada di Istana. Kelakar ini secara tidak langsung membuka kembali tabir laten mengenai relasi ulama dan kekuasaan di Indonesia. Ia lalu menegaskan pentingnya ulama dan umara bersatu untuk negara dan bangsa. Tawa riuh menyambut lelucon itu, namun ironinya justru terdengar lebih nyaring dari tawa itu sendiri. Ulama yang semestinya berdiri di luar kekuasaan untuk mengujinya kini didudukkan sebagai penghias podium kenegaraan. Di forum yang sama, Prabowo juga memuji NU sebagai sekolah politik dan menyebut Kabinet Merah Putih penuh kader…
arumaoutput.com – Kasus tragis di Lumajang, Jawa Timur, kembali menjadi alarm keras akan ancaman nyata femisida di Indonesia. Seorang remaja delapan belas tahun berinisial RA diduga membunuh kekasihnya, MTA, perempuan berusia dua puluh dua tahun. Setelah korban tak bernyawa, pelaku sengaja melucuti pakaian korban untuk merekayasa seolah terjadi pemerkosaan oleh orang tak dikenal, bahkan berpura-pura panik meminta tetangga mengecek kondisi korban. Skenario ini bukan kejahatan spontan, melainkan tindakan terencana menghapus jejak. Polanya khas dari yang oleh Komnas Perempuan disebut femisida, pembunuhan perempuan karena identitas gendernya, bukan sekadar pembunuhan biasa. Yang membuat kasus ini layak jadi cermin nasional bukan hanya kekejamannya,…
arumaoutput.com – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni lalu menegaskan esensi kedaulatan rakyat di tengah polemik mahalnya demokrasi yang belakangan kembali mencuat. Pilkada tetap harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan diserahkan kembali ke tangan DPRD. Namun putusan itu rupanya tak menghentikan wacana lama yang terus didaur ulang. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, kembali menegaskan bahwa mahalnya biaya politik semestinya diselesaikan lewat perbaikan regulasi, bukan dengan merombak sistem pemilihan yang sudah teruji dua dekade. Pernyataan ini terdengar bijak. Tapi ia juga menyisakan pertanyaan yang lebih dalam, regulasi macam apa yang mampu menembus akar…
arumaoutput.com – Tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp78,8 miliar dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat 3 Juli 2026. Kasus megakorupsi ini menjadi bukti nyata ambruknya pengawasan internal Bea Cukai, di mana aliran uang diduga kuat berasal dari PT Blueray Cargo Group agar barang impor mereka, sebagian disebut berupa produk tiruan, lolos dari pemeriksaan fisik kepabeanan. Modusnya bukan sekadar amplop di meja pejabat. Jaksa penuntut umum mengungkap parameter sistem jalur merah kepabeanan sengaja disetel pada angka 70 persen, cukup rendah untuk meloloskan kontainer Blueray Cargo tanpa…
arumaoutput – Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyebut tekanan inflasi bulanan mulai melandai pada Juni 2026, turun dari 0,90 persen menjadi 0,50 persen secara month to month. Namun di balik kabar baik itu, angka inflasi Sumbar secara tahunan justru merangkak naik menjadi 4,70 persen, jauh melampaui inflasi nasional yang tercatat 3,34 persen pada periode sama. Angka “jinak” versi Bank Indonesia ini menyimpan ironi. Dua kabupaten paling terpinggirkan dari pusat kekuasaan, Dharmasraya dan Pasaman Barat, justru menanggung inflasi tahunan tertinggi masing-masing 5,91 persen dan 5,90 persen, sementara kota-kota inti seperti Padang dan Bukittinggi relatif lebih ringan di angka 4,19 dan 4,52…
arumaoutput – Dalam satu tahun menjabat, kekayaan Kapolda Sumbar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta melonjak Rp1,49 miliar. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK, hartanya naik dari Rp12,19 miliar pada 2024 menjadi Rp13,68 miliar pada 2025. Angka ini terungkap persis ketika mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat masih bergantian menggelar aksi di depan Mapolda Sumbar. Pada 29 Juni 2026, Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat membentangkan spanduk bertuliskan Polda Busuk dan Evaluasi Total Polda Sumbar sambil mendesak pemberantasan tambang ilegal dan pengusutan dugaan pabrik narkoba. Hanya beberapa hari kemudian, laporan kekayaan Kapolda itu ramai dibicarakan. Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menyebut…
arumaoutput – Kebijakan amnesti Prabowo Subianto yang menyiapkan pembebasan bagi warga binaan berusia di bawah 35 tahun pada HUT ke-81 RI mendatang kini memicu sorotan publik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah militerisasi baru terhadap ranah sipil, sebab penerima amnesti wajib menjalani program Komponen Cadangan (Komcad) sebelum benar-benar pulang ke masyarakat. Pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai solusi ganda, mengurangi kelebihan kapasitas lapas sekaligus menanamkan disiplin bagi mantan narapidana. Data resmi menunjukkan tingkat over-kapasitas lapas dan rutan mencapai 85 persen per Mei 2026, dengan 271.602 warga binaan menghuni fasilitas yang idealnya hanya menampung separuhnya. Amnesti bukan barang baru bagi pemerintahan ini. Tahun…
Ada satu adegan yang layak direnungkan lebih lama daripada durasi berita itu sendiri: seorang jenderal purnawirawan datang bertakziah ke rumah duka seorang sarjana muda, lalu di halaman rumah itu pula ia mengumumkan kebijakan baru: durasi pelatihan dipangkas dari dua bulan menjadi satu setengah bulan. Almarhum bukan prajurit yang gugur di medan tempur. Ia adalah peserta pelatihan koperasi desa, korban kelima dari program yang dirancang untuk mencetak wirausahawan rakyat, bukan tentara. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bukan dengan emosi, melainkan dengan nalar yang jernih: apakah pemangkasan durasi ini benar-benar menjawab pertanyaan yang sedang diajukan publik, atau justru…