Aruma Politeia – Pemerintah belakangan ini cukup rajin memamerkan capaian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi bertahan di atas 5 persen, inflasi terjaga rapi, dan yang tak kalah membanggakan, dana asing kembali mengalir deras ke pasar keuangan domestik. Semua ini disampaikan dengan nada percaya diri, apalagi di tengah situasi dunia yang sedang panas panasnya akibat konflik Timur Tengah dan ketidakpastian geopolitik global.
Tidak bisa dipungkiri, stabilitas makroekonomi semacam ini memang layak diapresiasi. Di tengah gejolak dunia yang membuat banyak negara megap megap, Indonesia terlihat baik baik saja di atas kertas. Tapi justru di sinilah pertanyaan kritis perlu diajukan. Apakah ketangguhan ini benar benar berakar dari fondasi kelembagaan yang sehat dan kokoh, atau sekadar ilusi angka indah yang rapuh begitu diuji langsung di lapangan?
Pertumbuhan Ekonomi Untuk Siapa?
Narasi bahwa dana asing “kembali masuk” sering dibingkai seolah itu adalah bukti kepercayaan pasar bebas terhadap ekonomi kita. Padahal kalau ditelisik lebih dalam, masuknya dana triliunan rupiah itu bukan sihir mekanisme pasar yang berjalan alami. Itu hasil dari intervensi aktif negara, lewat instrumen surat utang dengan imbal hasil menarik dan kebijakan moneter yang sengaja dirancang untuk menarik minat investor asing.
Artinya, stabilitas yang dipamerkan ini punya biaya. Ada beban bunga utang yang harus dibayar, ada kebijakan suku bunga yang harus dijaga tetap menarik bagi investor, yang semuanya ujungnya berdampak pada ruang fiskal negara.
Yang lebih penting untuk dipertanyakan, pertumbuhan ekonomi yang terus dibanggakan ini sebenarnya dinikmati siapa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka pertumbuhan tidak otomatis berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Ada kecenderungan kuat bahwa ketangguhan ekonomi ini lebih banyak dirasakan oleh pemilik modal besar dan pelaku pasar keuangan, sementara masyarakat lapis bawah tetap bergelut dengan kenyataan pahit, ketimpangan yang melebar dan biaya hidup yang makin mencekik.
Kebijakan Lincah yang Tersandung Birokrasi
Pemerintah kerap menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang “makin adaptif” dan lincah menghadapi gejolak global. Secara konsep, ini ide yang bagus. Dunia bergerak cepat, kebijakan memang seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan cepat pula.
Masalahnya, niat teknokratis yang ideal di atas kertas ini sering kali menabrak tembok besar bernama birokrasi. Kelincahan kebijakan yang dirancang di level pusat kerap tersandung ego sektoral antar kementerian dan lembaga, aturan yang tumpang tindih satu sama lain, sampai fragmentasi anggaran yang membuat implementasi di lapangan berjalan lambat dan tidak sinkron.
Ada juga bahaya yang tersembunyi di balik jargon “kebijakan fleksibel” ini. Fleksibilitas yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat justru bisa membuka celah bagi para pemburu rente. Kalau institusi pengawas tidak punya integritas dan ketegasan yang cukup, ruang gerak yang lebih longgar ini rawan dimanfaatkan oknum pejabat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
Negara Harus Hadir Merawat Rakyat
Ancaman krisis global dan gejolak geopolitik bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ini keniscayaan yang harus dihadapi, dan menghadapinya butuh kapasitas kelembagaan pemerintah yang bersih, kuat, dan berintegritas, bukan sekadar kebijakan yang bagus di slide presentasi.
Negara tidak boleh berhenti berperan hanya sebagai penjaga kasir yang sibuk menjaga neraca keuangan tetap rapi dan arus modal tetap lancar. Peran negara harus lebih dari itu.
Ketahanan sejati dari gejolak global seharusnya berwujud nyata dalam bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat lapis bawah, bukan cuma di angka statistik pertumbuhan dan inflasi. Ekonomi baru bisa disebut benar benar tangguh kalau perut rakyat kenyang, akses terhadap kebutuhan dasar terjamin, dan kesejahteraan publik benar benar dirasakan, bukan sekadar dibaca dari lembar laporan kementerian.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi hanya berkutat pada indikator makro. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui kebijakan redistribusi kekayaan yang lebih adil dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Hanya dengan transisi dari sekadar mengejar angka menuju pemerataan substansial, ketangguhan yang dibanggakan tersebut benar-benar bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara wajib memastikan stabilitas makroekonomi berfungsi sebagai perisai pelindung rakyat, bukan sekadar ilusi pencitraan bagi segelintir elite.