Aruma Politeia – Wacana perombakan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat, 14 Agustus 2026, memunculkan harapan sekaligus kejanggalan. Penutupan 290 dari 1.074 BUMN dan penghematan biaya operasional hingga Rp50 triliun layak diapresiasi. Namun gagasan pengadilan ad hoc yang dibarengi tawaran amnesti bagi direksi korup yang bersedia mengaku salah justru mengaburkan esensi penegakan hukum itu sendiri. Secara ketatanegaraan, amnesti dirancang sebagai jalan rekonsiliasi untuk kejahatan…
Anda telah mencapai batas membaca gratis. Dukung ruang kebersihan berpikir dan dapatkan akses penuh ke seluruh artikel analitis kami dengan berlangganan di sini. Sudah punya akun? Silakan masuk.